MUSDES PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2022 DESA NGOMBOL

Berita Terkait

• PENYALURAN BLT DD TAHAP 12 DESA BRIYAN 0
• PELATIHAN BATIK DESA JOMBANG0
• PENYALURAN BLT DD TAHAP 12 DESA NGOMBOL 0
• PENYALURAN BLT DD TAHAP DUABELAS DESA KLANDARAN0
• PELATIHAN LAS DESA PULUTAN0
• KEGIATAN PENYALURAN SEMBAKO DI AGEN BRILINK DAN E WARONG 0
• KEGIATAN KWT MAWAR DESA NGOMBOL0
• SINERGITAS FORKOMPIMCAM NGOMBOL 0
• KEGIATAN POSBINDU DESA NGOMBOL0
• PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK KOMPOS DESA NGOMBOL0

Berita Populer

• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• TRADISI BERSIH DESA SAAT MEMASUKI BULAN SURO DI DESA LABAN
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL

Musyawarah Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 berlangsung dipenghujung tahun, penetapan Perdes ini mundur dari perkiraan waktu dikarenakan APBDes yang sudah disusun sedemikian rupa harus dibongkar ulang, dirubah, dirombak terkait penggunaan anggaran karena adanya edaran Perpres No. 104 yang dikeluarkan beberapa bulan lalu.

Perpres 104 ini sangat berdampak terhadap anggaran yang akan dialokasikan, dimana dalam Pasal 4 berbunyi bahwa prioritas penggunaan Dana Desa 40% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% untuk Ketahanan Pangan, serta 8% untuk PPKM mikro. Dengan kata lain 68% anggaran Dana Desa wajib dialokasikan untuk prioritas diatas, sementara selebihnya bisa dialokasikan untuk penggunaan lainnya sesuai prioritas yang sebelumnya disusun.

Sunarsih selaku sekdes desa Ngombol menyampaikan bahwa Penggunaan Dana Desa 68% sudah mutlak harus digunakan sesuai Peraturan Presiden No. 104, sementara sisanya desa kebebasan desa untuk mengalokasikan, baik itu untuk lembaga, operasional, ataupun pembangunan jika Dana Desa yang ada masih mencukupi.