- Pendidikan Politik Perempuan, Bakesbangpol Gelar Sosialisasi di Kecamatan Ngombol
- Kecamatan Ngombol Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan Koordinasi Penilaian Semester II Tahun 2025
- Sekcam Ngombol Dampingi Tim Pengendalian PBB-P2 Kabupaten Purworejo di Desa Kalitanjung
- Sekcam Ngombol Dampingi Tim Pengendalian Lingkungan Kementerian LHK di Desa Tanjungrejo
- Kecamatan Ngombol Siap Sukseskan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Hadiri Rapat Persiapan di Setda Kabupaten Purworejo
- Peninjauan Lokasi Drag Bike di Desa Pejagran oleh Camat Ngombol Bersama Polres Purworejo dan EO Drag Bike
- Camat Ngombol Koordinasi dengan Kalak BPBD Hadapi Musim Kemarau
- Waspada Sejak Dini: Kecamatan Ngombol Ikut Dorong Sinergitas Hadapi Dinamika Sosial
- Bersama Menuju Koperasi Mandiri: Camat Ngombol Dampingi Kades Hadiri Launching Nasional di Klaten
- Camat Ngombol Hadiri Coffee Morning Bersama Dandim 0708 Purworejo
PROGRESIFITAS PENYALURAN DANA DESA KEDALAM SISTEM SIPEDE
Berita Terkait
- PENYALURAN BLT DD TAHAP 80
- PPK NGOMBOL MULAI DISTRUBUSIKAN LOGISTIK KE PPS0
- PENYALURAN BLT DD TAHAP DELAPAN DESA SEBOROPASAR0
- MUSDESUS BLT DD TAHAP EMPAT DESA SUSUK0
- PENYALURAN BLT DD TAHAP TUJUH DESA SUSUK0
- PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA0
- PENYALURAN BLT DD TAHAP TUJUH DESA BRIYAN0
- PENYALURAN BLT DD TAHAP TUJUH DESA KLANDARAN0
- PENYALURAN BLT DD TAHAP TUJUH DESA NGOMBOL0
- UPACARA HUT KORPRI 490
Berita Populer
- PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
- KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
- RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
- PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
- MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
- PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
- SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
- KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
- AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL
- RAKOR DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KECAMATAN NGOMBOL
.jpg)
Bersama Tenaga Ahli (TA-PP) P3MD Kabupaten Purworejo, PD dan PLD Kecamatan Ngombol lakukan imput progres penyerapan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 ke dalam SIPEDE.
SIPEDE merupakan Sistem yang digunakan oleh Kementerian Desa (KEMENDESA) untuk pemantauan dan monitoring pengelolaan dana desa secara terintegrasi dan kontinyu pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).
Progresifitas penyaluran dana desa Kecamatan Ngombol dari RKUD (rekening kas umum daerah) ke RKDesa (rekening kas desa) secara signifikan.
Keterlambatan penyaluran dana desa sebagian besar disebabkan faktor administratif, penyelesaian RAB dan Desain RAB, Penetapan APBDes dan pengajuan pencairan ke bagian keuangan kabupaten.
"Dengan sistem SIPEDE yang dimiliki Kemendes, input data penyaluran dana desa mengalami progres yang signifikan", Berdasarkan laporan per 7 Nopember 2020, di Kecamatan Ngombol , dana desa Tahap III telah tersalurkan dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKUD.
Tenaga Pendamping Profesional P3MD TA-PP Kabupaten Purworejo , saudara Fauzan yang akrab dipanggil Bankfao mengatakan bahwasannya Aplikasi Online milik Kemendesa ini merupakan Aplikasi yang disediakan untuk melaporkan progres kegiatan Dana Desa yang saat ini tahap realisasi seluruh Kecamatan Ngombol.
“Jadi kegiatan sarpras maupun non sarpras di desa khususnya yang bersumber dari APBN dalam hal ini adalah DD yang mana progres kegiatan di tahun berjalan ini dilaporkan langsung ke Kementerian melalui Pendamping Desa (PDP ,PDTI, PLD ) yang sudah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kemendesa melalui Dinpermadesdukcapil Propinsi Jawa Tengah.
Didalam Aplikasi tersebut tersaji berbagai macam data, seperti Profil Desa, progres Dana Desa, transfer dari RKUN ke RKUD, transfer dari RKUD ke RKDESA, progres APBDES, realisasi Penggunaan Dana Desa, data Sarpras, data Non Sarpras, program Prioritas seperti Bumdes dan data PKTD (rekap PKTD prioritas, rekap prosentase upah, rekap desa PKTD, rekap kegiatan PKTD, fisik tertimbang >100%, anomali upah dan anggaran, anomali HOK >10.000, serta anomali panjang >500.000.
“Semua itu pendamping desa lah yang nantinya melaporkan progres tersebut ke Kementerian demi menjaga keamanan data dan tersajinya data yang bisa digunakan oleh pengambil kebijakan Dana Desa dari pusat”, lanjutnya.