Monitoring PBB-P2

Berita Terkait

• Musyawarah Antar Desa (MAD) Bumdesma Mitra Maju LKD Kecamatan Ngombol0
• Monitoring PBB-P2 Kecamatan Ngombol: Desa Kuwukan Capai 50%, Susuk Lampaui 50%0
• Sengkuyung Prioritas: Sinergi Gubernur dan Bupati dalam Optimalisasi Penerimaan PKB dan Opsen PKB0
• Pembentukan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Sumberrejo 0
• Rakor dengan BPD dan Anggota Pemerintah Desa Klandaran Bahas Pengunduran Diri Kepala Desa0
• Apel Pagi Kecamatan Ngombol Bahas Persiapan Harkitnas, Evaluasi Koperasi Merah Putih, dan Intensifikasi PBB0
• Camat Ngombol Hadiri Pengajian Akbar Bersama Ustadz UlinNuha, Diiringi Gambus As-Salam di Desa Keburuhan0
• Camat Ngombol Hadiri Pemberangkatan Haji dan Pengajian di Desa Piyono0
• Monitoring PBB-P2 di Desa Cokroyasan oleh Kecamatan Ngombol0
• Rapat Koordinasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Desa0

Berita Populer

• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL
• Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021

Pada hari Selasa, 20 Mei 2025, telah dilaksanakan kegiatan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh tim dari Kecamatan Ngombol.

Monitoring dilakukan di Desa Laban oleh Setuju, selaku Seksi Trantibum, serta di Desa Walikoro oleh Martono, selaku Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Ngombol.

Hasil dari kegiatan monitoring menunjukkan bahwa akumulasi setoran PBB-P2 di kedua desa telah mencapai 50% dari total ketetapan pajak tahun berjalan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan evaluasi rutin guna mendorong optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak, serta memastikan pengelolaan administrasi pajak desa berjalan tertib dan tepat waktu.