Prakom Kecamatan Ngombol Hadiri Kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Sekcam Ngombol hadiri kegiatan Pelantikan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo Periode 2026–20310
• Camat Ngombol Dampingi Verifikasi dan Penilaian ProKlim di Desa Piyono0
• Sekcam Ngombol Perkuat Administrasi Keuangan melalui Rapat Koordinasi Internal0
• Perkuat Perencanaan, Sekcam Ngombol Ikuti Desk Renja PD 2027 di Bapperida0
• Perkuat Tata Kelola Arsip, Kasubbag Umpeg Konsultasi ke Dinpusip Purworejo0
• Sekcam Ngombol Wakili Camat Hadiri Silaturahmi PPWP di Desa Ngombol0
• NUFReP Masuk Daerah, Upaya Serius Perkuat Ketahanan Banjir Mulai Disosialisasikan0
• Sekcam Ngombol Hadiri Rakor Persiapan Pembinaan RT/RW Tahun 2026 di Purworejo0
• Kasubbag Umpeg Kecamatan Ngombol Ikuti Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis0
• Sekcam Ngombol Pimpin Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Joso0

Berita Populer

• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL

Selasa, 16 Mei 2026, Pranata Komputer (Prakom) Kecamatan Ngombol menghadiri kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Purworejo.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Uji konsekuensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengelolaan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam menentukan informasi yang dapat dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan informasi publik di setiap perangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, serta tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.