Rakor Penyelesaian Permasalahan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026 Kesbangpol kabupaten Purworejo0
• Selapanan di Desa Wunut Bahas Pengendalian OPT Padi dan Sosialisasi Barcode BBM Bersubsidi0
• Apel Rutin Senin Pagi di Kecamatan Ngombol Bahas Capaian Kinerja Januari0
• Tim Bregodo Kecamatan Ngombol Ikuti Gladi Bersama Dalam Rangka Menyambut HUT Purworejo Ke 1940
• Pelantikan Pramuka Peduli (Pramuli) Kwartir Ranting Ngombol Berlangsung Lancar0
• Apel Pagi Kecamatan Ngombol Bahas Persiapan Musrenbang RKPD dan HUT Purworejo0
• Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Desa Klandaran 0
• Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad di Masjid Darussalam Ngombol0
• Acara Merti Desa di Wingkosanggrahan Berlangsung Meriah0
• Camat Ngombol Hadiri Merti Desa di Desa Singkil Wetan0

Berita Populer

• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL
• RAKOR DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KECAMATAN NGOMBOL

Purworejo, 13 Februari 2025 – Rapat koordinasi mengenai penyelesaian pensertifikatan tanah digelar pada Kamis (13/2/2025) di ruang rapat Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat ini dipimpin oleh Kepala BPKPAD dan Kabid BMD serta dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Peserta rapat terdiri dari Camat Ngombol, Camat Purworejo, perwakilan dari Kecamatan Banyuurip dan Kecamatan Kutoarjo, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta dinas terkait. Agenda utama rapat ini adalah membahas percepatan proses sertifikasi tanah yang masih dalam proses penyelesaian.

Melalui koordinasi ini, diharapkan adanya sinergi antarinstansi untuk mempercepat penyelesaian administrasi tanah guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.