Rapat Koordinasi Penertiban Pertambangan Minerba di Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Musrenbangdes Desa Wunut Bahas RKPDes Tahun 2025 dan DU-RKP Tahun 20260
• Warga Desa Pagak Terdampak Angin Puting Beliung Terima Bantuan dari Pemerintah Kecamatan Ngombol0
• Jalan Santai Dalam Rangka HUT KORPRI Ke-53 di Alun-alun Purworejo0
• Desa Pejagran Laksanakan Musrenbangdes untuk Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 20250
• Desa Laban Gelar Musrenbangdes Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 20250
• Musrenbangdes Desa Candi Bahas Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 20250
• Pelaksanaan Musrenbangdes RKPDes Tahun Anggaran 2025 Desa Seboropasar, Kecamatan Ngombol0
• Musrenbangdes RKPDes Desa Ngombol Tahun 2025 Berlangsung Sukses0
• Bimtek Pembinaan Linmas Kecamatan Ngombol Tingkatkan Kesiapsiagaan Anggota0
• Proses Bedah Siang Pantai Keburuhan di Kecamatan Ngombol Berjalan Lancar0

Berita Populer

• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL

Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penertiban Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (13/12/2024) di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Rakor ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait aktivitas pertambangan liar serta memastikan pengelolaan minerba sesuai peraturan yang berlaku.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, aparat penegak hukum, camat, kepala desa, serta instansi terkait lainnya.

Fokus Pembahasan

Dalam pembukaannya, Sekda Purworejo menegaskan pentingnya penertiban pertambangan minerba untuk melindungi lingkungan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. “Aktivitas tambang liar tidak hanya merugikan pemerintah secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Rakor ini diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk menertibkan hal tersebut,” ungkapnya.

Adapun agenda utama yang dibahas dalam rakor meliputi:

1. Pemetaan Lokasi Tambang Liar
   Tim gabungan memaparkan data terkait lokasi-lokasi yang terindikasi menjadi pusat aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Purworejo. Data ini menjadi acuan untuk pelaksanaan operasi penertiban.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
   Aparat penegak hukum bersama dinas terkait menyusun strategi pengawasan yang lebih intensif. Termasuk di dalamnya adalah patroli rutin dan tindakan hukum tegas bagi pelaku tambang ilegal.

3. Pemberdayaan Masyarakat
   Sebagai upaya pencegahan, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pengawasan aktivitas tambang. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi akan dikembangkan untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terlibat dalam tambang liar.

4. Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)
   Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya penertiban IUP yang tidak aktif atau menyimpang dari ketentuan. Semua pelaku usaha diminta mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak mengganggu tata kelola minerba di daerah.

Komitmen Bersama

Rakor ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

• Pembentukan tim terpadu penertiban tambang minerba yang melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
• Penjadwalan operasi gabungan di lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal.
• Peningkatan sosialisasi terkait dampak buruk tambang liar dan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan.

Sekda Purworejo menutup rakor dengan harapan semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Rakor diakhiri dengan penyusunan rencana aksi penertiban yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.