Rapat Koordinasi Penyelesaian LPJ Bangub Tahun 2024

Berita Terkait

• Musrenbang RKPD Kecamatan Ngombol Tahun 20250
• Apel Pagi Kecamatan Ngombol Bahas Persiapan Musrenbang RKPD dan HUT Purworejo0
• Rakor Forum UMKM Ngombol Jempol Bulan Januari, Membahas Evaluasi dan Pengembangan Usaha0
• Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kab. Purworejo TA. 20260
• Rapat Koordinasi Bantuan Gubernur: Evaluasi dan Persiapan Penerimaan Bangub 2024-20250
• Rapat Tim Pembahas Pra Musrenbang Kecamatan Ngombol0
• Kecamatan Ngombol Gelar Pembahasan Persiapan Pramusrenbang dan Musrenbangdes RKPD 20250
• Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Gubernur 2024 Digelar di Kecamatan Ngombol0
• Ribuan Peserta Ikuti Apel Hari Santri 20240
• Pameran Museum Tosan Aji Purworejo0

Berita Populer

• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• TRADISI BERSIH DESA SAAT MEMASUKI BULAN SURO DI DESA LABAN
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL

Purworejo, 8 Februari 2025 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3APMD) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Gubernur (Bangub) Tahun 2024. Rakor ini dilaksanakan di Kecamatan Purworejo sebagai bagian dari upaya percepatan penyelesaian laporan.

Dalam Rakor tersebut, disampaikan bahwa Kecamatan Ngombol menerima bantuan Bangub sebanyak 40 titik yang tersebar di 27 desa, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah baik melalui anggaran murni maupun perubahan. Hingga tanggal 8 Februari 2025, sebanyak 31 titik kegiatan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sementara 9 titik kegiatan masih dalam proses penyelesaian.

Dengan adanya Rakor ini, diharapkan seluruh LPJ yang belum diserahkan dapat dikumpulkan paling lambat pada hari Senin, 10 Februari 2025. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya penyelesaian LPJ tepat waktu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bangub.

Rakor ini menunjukkan komitmen bersama dalam menuntaskan administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.