Sosialisasi Program Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Sekretaris Desa se-Kecamatan Ngombol

Berita Terkait

• Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Mendukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Purworejo0
• Syukuran Korea-Korea di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo: Wujud Kebersamaan, Budaya, dan Rasa Syukur0
• Camat Ngombol Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo Terkait Penyerahan Rekomendasi LKPJ Bupati Purworejo Tahun Anggaran 20240
• Pembinaan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sido Mukti di Desa Kaliwungukidul0
• POS TNI AL PURWOREJO DAN WARGA DESA PAGAK TANAM 40 POHON CEMARA LAUT DI PANTAI RORO INTEN0
• Bantu Sesama : PMI Kabupaten Purworejo Kolaborasi dengan PMI Kecamatan Ngombol Laksanakan Kegiatan Rutin Donor Darah 0
• Camat Ngombol Gelar Rapat Koordinasi Program Sekolah Adi Wiyata 0
• Camat Ngombol Hadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Tahun 2025 Kabupaten Purworejo.0
• Camat Ngombol Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi PBB – P2 di BPKAD Kabupaten Purworejo0
• Pelantikan Pengurus Pengganti Antar Waktu Kwartir Ranting Kecamatan Ngombol 0

Berita Populer

• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• TRADISI BERSIH DESA SAAT MEMASUKI BULAN SURO DI DESA LABAN
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• KERJA BHAKTI GOTONG ROYONG ADALAH ADAT DESA NGOMBOL

Purworejo, 21 April 2025 – Dalam rangka memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Kejaksaan Negeri Purworejo menyelenggarakan sosialisasi Program Jaga Desa kepada seluruh Sekretaris Desa se-Kecamatan Ngombol. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 21 April 2025 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Purworejo.

Program Jaga Desa yang secara resmi dikenal dengan nama Jaksa Garda Desa, merupakan program nasional hasil sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Program ini bertujuan untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan pembangunan desa serta pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, pihak Kejaksaan Negeri Purworejo menekankan bahwa program ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti aparatur desa, melainkan sebagai bentuk pendampingan hukum agar pengelolaan dana desa lebih tertib, akuntabel, serta menghindari potensi penyimpangan sejak dini.

Pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Purworejo juga memperkenalkan "Aplikasi Jaga Desa", sebuah inovasi digital yang dirancang untuk:

• Mengoptimalkan pengelolaan dana desa,
• Mempermudah pertanggungjawaban anggaran, dan
• Meningkatkan koordinasi antara Kejaksaan dengan Pemerintah Desa.

Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang praktis bagi aparatur desa, khususnya Sekretaris Desa, dalam menyusun laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, hingga konsultasi hukum secara langsung dengan jaksa pendamping.

Kegiatan sosialisasi ini disambut positif oleh para peserta. Mereka menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejaksaan dalam menciptakan sistem pengawasan yang bersifat edukatif dan solutif. Para Sekretaris Desa juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan terkait teknis penggunaan aplikasi, serta berharap adanya pelatihan lanjutan agar implementasi aplikasi bisa berjalan optimal di seluruh desa.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Ngombol mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Kejaksaan Negeri Purworejo pun menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis dalam pembangunan desa, bukan hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pendamping hukum yang responsif.