Kecamatan Ngombol Lakukan Intensifikasi PBB-P2 Di Desa Bojong dan Desa Klandaran.

Berita Terkait

• Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wingkotinumpuk0
• Musyawarah Desa Khusus Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Karangtalun 0
• Capaian PBB-P2 Desa Wasiat Masih 32,12%, Kecamatan Ngombol Dorong Percepatan Penyetoran0
• Camat Ngombol Hadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Bupati Purworejo Resmi Melepas 704 Jamaah Calon Haji Tahun 20250
• Camat Ngombol Hadiri Upacara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Fungsional0
• Monitoring PBB-P20
• Musyawarah Antar Desa (MAD) Bumdesma Mitra Maju LKD Kecamatan Ngombol0
• Rapat Kerja TP PKK Desa se-Glondongan Keburuhan0
• Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Tahun 20250

Berita Populer

• PELANTIKAN BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BPD DESA SUSUK
• KEGIATAN POSYANDU BALITA DI DESA NGOMBOL
• RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILU 2024
• PELATIHAN PIDATO BAHASA JAWA BAGI WARGA MASYARAKAT DESA NGOMBOL
• MUSYAWARAH DESA (MUSDES-RPJMDES 2019-2025) DESA DEPOKREJO
• PENUTUPAN TURNAMEN BOLA VOLI ARMADA CUP I 2019
• SEJARAH DESA KLANDARAN KECAMATAN NGOMBOL
• KEGIATAN KARANG TARUNA DESA PAGAK
• Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021
• AKTIFITAS DI RUANG KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGOMBOL

Ngombol – Dalam rangka meningkatkan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kecamatan Ngombol melaksanakan kegiatan monitoring intensif di dua desa, yaitu Desa Bojong dan Desa Klandaran, pada Kamis, 22 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi progres penerimaan pajak serta mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang menghambat optimalisasi pembayaran PBB-P2.

Tim monitoring dari kecamatan dibagi ke dalam dua kelompok. Madiyo Utoyo dan Sunarno melaksanakan monitoring di Desa Bojong, sementara Taufik Hidayah, S.E., M.A.P., bersama Martono, bertugas di Desa Klandaran. Setiap tim berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa masing-masing untuk memperoleh data terkini capaian PBB-P2 serta menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya angka realisasi.

Dalam diskusi yang dilakukan di kantor desa, tim monitoring mendalami berbagai kendala yang dihadapi aparat pemungut di tingkat desa. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain masih rendahnya kesadaran sebagian warga dalam memenuhi kewajiban pajak, belum maksimalnya distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), serta adanya perubahan data objek pajak yang belum diperbarui. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut menjadi pertimbangan penting dalam pendekatan kepada wajib pajak.

Untuk itu, tim Kecamatan Ngombol mendorong pemerintah desa agar meningkatkan komunikasi aktif dengan para wajib pajak, termasuk dengan memanfaatkan forum-forum masyarakat seperti posyandu, pertemuan RT/RW, hingga kelompok tani sebagai media penyampaian informasi penting terkait kewajiban pembayaran PBB-P2.

Tak hanya itu, upaya jemput bola dalam penyampaian SPPT dan pembayaran kolektif juga menjadi salah satu solusi yang disarankan. Diharapkan pendekatan partisipatif ini dapat mempercepat penyelesaian target penerimaan PBB-P2 dan menghindari keterlambatan pada batas waktu yang telah ditetapkan.

Camat Ngombol melalui timnya menegaskan bahwa hasil dari kegiatan monitoring ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi lanjutan serta bentuk pembinaan berkelanjutan terhadap desa-desa dengan capaian yang masih rendah. Percepatan realisasi PBB-P2 menjadi bagian penting dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya akan kembali dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo.

Kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala hingga seluruh desa di Kecamatan Ngombol mampu mencapai target yang telah ditentukan, sekaligus sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel dalam urusan perpajakan.